Ranperda Pemilihan Kepala Desa Diubah


Dalam Waktu Dekat Dilakukan Paripurna

Mencermati sejumlah persoalan paskah pemilihan kepala desa yang timbul dan menjadi aspirasi masyarakat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo, maka Komisi I mengajukan perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Jayusdi Rivai mengatakan, alasasan mengajukan pengajuan perubahan Ranperda Pilkades karena beberapa faktor, yang pertama hampir 90 desa sudah habis masa jabatannya dan harus segera diisi. “Sementara perda kita sebelumnya tahun 2014 dan perubahan Peraturan Daerah Tahun 2017 tentang Pilkades masih memuat aturan pemilihan hanya tiga gelombang serentak, sementara tiga gelombang itu sudah selesai, oleh karenanya tak diatur tentang gelombang ke empat maka perlu di lakukan perubahan peraturan Pilkades,” jelas Jayusdi. Lanjut dikatakan Jayusdi, selain itu, materinya kemungkinan besar mengalami perubahan signifikan terutama dari segi setelah pengalaman kita melaksanakan pilkades dari tiga gelombang kemarin, ada beberapa faktor yang belum termuat, sehingga ruang-ruang yang berkaitan dengan penyelesaian konflik belum diatur, sementara kita tahu bersama paska pilakades pastinya puluhan aspirasi masuk ke DPRD terkait dengan persoalan pemilihan pilkades. “Oleh karena itu hampir 90 persen materinya kita rubah yang tidak berubah itu hanya sebagian kecil seperti persyaratan calon dan tinggal beberapa hal yang kita sesuaikan dengan kearifan lokal kita,” urai aleg dua periode ini.

Ditambahkan politisi PPP ini, untuk tahapan sengketa dan penyelesaian sengketa pilkades dan materi sengketa pun mengalami perubahan. “Oleh karena perubahan PP terkait Pilkades lebih dari 80 persen, maka tentunya kita butuh naskah akademik baru dan membuat layaknya pembuatan Ranperda baru untuk pilkades gelombang ke empat dan secara resmi dari Komisi I mengajukan ke pimpinan DPRD untuk dilakukan paripurna internal, karena ini juga sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2020 insya allah secepatnya akan kita kebut dan rencananya pilkades akan dilaksanakan tahun depan dan enam bulan sebelum pelaksanakan pilkades, ranperda itu sudah selesai, sehingga tahapan sudah bisa dilaksanakan,’ tandas aleg dari dapil Limboto Cs ini.

Bagikan ke Jejaring Sosial