Selasa, 23 Oktober 2018 19:06:42

Waspada Orang Mengaku Pegawai PLN

Harusnya Dilengkapi dengan Identitas Diri

Secara tegas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal ini Komisi II meminta pada masyarakat untuk waspada bagi oknum yang mengaku sebagai pegawai PLN. Pasalnya kejadian berulang selalu menjadi aspirasi yang masuk di DPRD tentang persoalan PLN.

                Anggota Komisi II Safrudin Hanasi, SH mengatakan, kejadian berulang ini sering dialami oleh masyarakat yang berada di wilayah pedesaan yang jauh dari kota. “Berbekal keahlian oknum di bidang listrik, warga mengira mereka adalah pegawai PLN, hingga meminta pada oknum tersebut untuk memasang aliran listrik ke rumah mereka dengan membayar sejumlah uang, tetapi saat ada razia soal pemasangan listirk yang tidak sesuai aturan masyarakat yang jelas-jelas tak mengetahui apa-apa ini diminta untuk membayar denda yang tidak sedikit,” ungkap Safrudin meniru apa yang diungkapkan oleh salah seorang ibu di Desa Tridharma Kecamatan Pulubala. ” Dimana dirinya tidak mengerti ketika aliran listrik di rumahnya sudah di cabut karena terkena razia dari petugas PLN, padahal dirinya sudah membayar pemasangan listrik tetapi terkena denda sebesar Rp. 3jutaan,” jelas Safrudin.

                Lanjut Ketua  Fraksi PKS ini, selama ini persoalan yang sama selalu muncul dan anehnya pihak PLN pun seperti tak punya ketegasan dalam menindaklanjuti persoalan ini, sudah beberapa kali kejadian, karena biasanya masyarakat pedesaan lebih percaya pada mereka tanpa melihat kebenaran mereka sebagai pegawai PLN atau bukan.

                “Seharusnya pegawai PLN yang turun di lapangan harus di lengkapi dengan identitas diri termasuk pakaian lapangan yang menunjukkan identitas sebagai pegawai lapangan PLN, agar masyarakt jangan sembarangan mempercayai sejumlah oknum yang mengaku pegawai PLN,” jelas Safrudin.

                Aleg Dapil Pulubala ini lanjut mengatakan, sebaiknya pihak PLN memberikan sanksi tegas kepada sejumlah oknum yang mengaku sebagai pegawai PLN padahal mereka hanya tenaga kontrak atau pekerja lepas dari pihak PLN. “Harus diberi efek jera agar persoalan ini tak terulang kembali lagi, karena kondisi seperti itu bukan pertama kali terjadi, bahkan setahun kemarin pun Komisi III sempat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terhadap persoalan aliran lisrtik dan berujung ke tindakan pidana yang menjerat salah seorang oknum yang mengaku pegawai PLN mendapatkan kurungan penjara. “Kami berharap persoalan ini pun bisa teratasi kedepannya dan ada solusi konkrit dari pihak PLN,” tandasnya. Sementara itu Kepala PLN Region Limboto Rahmawati Datau mengakui memang saat ini tenaga Outsorching ada sebanyak 50 orang dan yang bermasalah memang sudah kita lakukan sesuai prosedur yang ada, mulai dari surat teguran dan sanksi lainnya, hanya memang luasan daerah yang cukup banyak dan ada sejumlah oknum yang sudah kenal dengan masyarakat, sehingga masyarakat sudah mengira mereka adalah petugas.

                “Sehingganya kedepannya kami akan terus melakukan pembenahan, saat ini pun petugas dilapangan selain sudah menggunakan identitas tanda pengenal juga menggunakan pakaian lapangan  dan kedepannya pelayanan akan terus di tingkatkan,” tandas Rahmawati. (f3)

COMMENTS