Senin, 17 Juni 2019 17:20:27

Seluruh Fraksi DPRD Setuju

Ranperda Pertanggung-Jawaban APBD Kabupaten Gorontalo 2018

                Seluruh fraksi yang ada yang ada dalam keanggotaan badan anggaran telah menyetujui hasil pembahasan antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dalam rapat Paripurna DPRD.

                Dalam laporannya, pelapor perwakilan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gorontalo Safrudin Hanasi, SH menyampaikan khususnya menyangkut substansi muatan serta pokok-pokok materi Ranperda tersebut untuk selanjutnya di tindaklanjuti dalam Rapat Paripurna ini guna beroleh persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

                Berdasarkan Laporan yang di sampaikan oleh Pelapor Badan Anggaran terhadap Ranperda pertanggungjawaban tahun APBD itu diharapkan Ranperda ini sebelum di tetapkan agar disampaikan ke Gubernur guna beroleh evaluasi sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila hasil evaluasi Gubernur Gorontalo menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gorontalo tahun 2018 tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maka akan dilaksanakan pembahasan dam penyempurnaan kembali sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.  

Dari penyampaian Pendapat Akhir Bupati Pimpinan DPRD mengambil kesimpulan pada prinsipnya dapat menyetujui hasil pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRD  Kabupaten Gorontalo untuk selanjutnya beroleh persetujuan untuk menjadi Peraturan Daerah dan nantinya akan di tindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Dewan serta Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Gorontalo dengan Pimpinan DPRD yang di awali dengan pembacaan Draft Keputusan DPRD oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Husni Deka S.Sos.  

Tidak sampai disitu, selanjutnya dalam rangka evaluasi terhadap Ranperda tersebut diharapkan kiranya Ranperda ini dapat segera ditindaklanjuti untuk disampaikan ke Gubernur beserta dokumen pendukung sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

COMMENTS