Senin, 15 Juli 2019 19:20:00

Pembahasan KUA-PPAS APBD-P 2019 Diskorsing

Hibah PDAM Dipertanyakan oleh Aleg

     Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) 2019 oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TPAD) dan badan anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten Gorontalo.

     Di bawah pimpinan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Sahmid Hemu, SE.,MM, diruang sidang DPRD Kabupaten Gorontalo di skorsing.

     Skorsing ini dilakukan setelah tak ada titik temu terkait dengan permintaan kepada PDAM Kabupaten Gorontalo untuk dibebankan PAD. “Setiap pembahasan anggaran pasti ada pemberian hibah anggaran kepada PDAM, sementara selama ini juga PDAM tak pernah dibebankan PAD, itu ibarat anak bayi berjenggot yang masih minta disusui,” ungkap Iskandar Mangopa seorang anggota badan anggaran. Dikatakan Iskandar selama ini sudah ribuan sambungan dipasang tetapi kenapa tak pernah ada untungnya, padahal jika dibandingkan dengan penjual minuman saja  yang menjual minuman yang tak seberapa untungnya tetap bisa menyekolahkan anaknya dan dapat membiayai kehidupannya sehari-hari, apalagi PDAM yang mendapatkan hibah miliyaran rupiah dan juga dari biaya pemasangan sambungan, tetapi tak pernah ada untungnya dan justru selalu meminta suntikan anggaran. “Sangat miris jika perusahaan hanya selalu menerima dan tidak ada timbal baliknya,”jelas Iskandar. Sama seperti Iskandar, anggota BANGGAR lainnya Hamka Pakaja juga mempertanyakan anggaran yang Rp 8 miliyar yang diberikan ke PDAM tetapi tidak bisa memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakat. “Contohnya saja diwilayah Telaga, selain kualitas air yang jelek, kotor dan bau juga aliran air yang tak maksimal, dimana sampai saat ini masyarakat terus mengeluh tak mendapatkan air, jadi dimana anggaran Rp. 8 miliyar untuk peningkatan kualitas pelayanan PDAM,”tanya Hamka. Sehingganya dengan kondisi PDAM yang seperti , rasanya kita perlu bintangi dulu anggaran untuk PDAM dan harus diperjelas dulu, apakah PDAM diwajibkan untuk PAD atau tidak. Sementara itu ketua DPRD Sahmid Hemu mengakui  memang dilakukan skorsing, karena memang ada beberapa hal yang masih perlu dikaji lebih mendalam lagi dan salah satunya adalah untuk hibah ke PDAM. “Itu yang masih butuh pembahasan yang lebih lanjut lagi,” pungkas Sahmid.

COMMENTS