Senin, 18 Mei 2020 09:55:30

Juknis Penyaluran Dana Covid-19 Harus Dipercepat

Keluhan Semua Desa Sama

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Syarifudin Bano, S.Sos meminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mempercepat pembuatan juknis terkait dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Pasalnya, saat ini masyarakat Kabupaten Gorontalo sudah mulai menjalani proses Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingganya kondisi ekomoni masyarakat terganggu.

“Saat ini pemerintah harusnya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya, sudah hampir sebulan ini masyarakat kita minta untuk lockdown, tapi sekarang di desa-desa mereka takut membelanjakan keuangannya, karena sampai saat ini tidak punya aturan,” ucap Syarifudin

Lanjut dikatakan Syarifudin, dirinya sangat mengharapkan kepada pihak Pemerintah Daerah untuk segera merealisasikan hal ini. “Saya sebagai Aleg meminta, sesegera mungkin dipercepat hal itu, kasihan masyrakat sudah butuh, desa-desa sudah menunggu, anggaran sudah siap, mereka sudah siap melakukan pembelanjaan akan tetapi juknisnya yang belum ada,”tutup aleg dari Fraksi Demokrat. Sementara itu terkait dengan pembagian bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak covid-19 ini, DPRD Kabupaten Gorontalo sudah beberapa kali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), baik dengan permasalahan yang ada di Kecamatan Batudaa cs, Limboto cs, dan juga Tibawa cs dengan persoalan dan aspirasi yang sama, bahkan pada minggu kemarin Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo mengelar RDP bantuan Covid-19 kepada masyarakat yang dinilai tidak tepat sasaran.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo Nasir Potale mengatakan terkait dengan aspirasi dari masyarakat bahwa mana mereka termasuk dalam BDT dan menganggap bahwa jika sudah masuk dalam BDT otomatis masuk dalam bantuan PKH. “Nah ada masyarakat yang berpikiran bahwa jika sudah masuk dalam data BDT berarti otomatis sudah masuk dalam bantuan PKH, nah ini yang di aspirasikan pada kami sehingga kami mengundang stakeholder terkait,” ujar Nasir.

Lanjut dikatakan Nasir, dalam RDP kali ini sudah diketahui bahwa tidak selamanya masyarakat yang termasuk dalam BDT ini sudah bisa langsung masuk ke PKH karena dia ada prosesnya hanya satu kesabarannya,” Jelas Nasir.

Politis Demokrat ini pun menambahkan telah mendapatkan jawaban dari kasus ini, kedepannya Nasir akan memberikan edukasi serta gambaran pada masyarakat yang memberikan aspirasi kepadanya.

Sementara itu kepala Kelurahan Tenilo Mudarma Tuna mengatakan nama-nama yang tadi disebutkan itu memang belum terdaftar di tahap awal dari dinas social, dan jumlahnya juga baru 84 yang diberikan bantuan dari kurang lebih 200 nama. “Di sisi lain penerima BLT itu sudah ada namanya, tapi karena belum masuk bantuan jadi saya bilang bersabar dulu, dan mungkin itu karena kurangnya komunikasi atau miss komunikasi” tanda Mudarma. Hadir dalam RPD tersebut Lurah Tenilo beserta perangkatnya, Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo serta Camat Limboto dan juga pendamping Desa untuk mengetahui seluk beluk permasalahan yang terjadi.

 

COMMENTS