Senin, 20 Juli 2020 10:34:23

DPRD Konsultasi dengan Kemensos

Guna membahas dugaan gurita bisnis yang melilit program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo sambangi Kantor Kementerian Sosial RI di Jakarta.

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase mengungkapkan, pihaknya telah melaporkan kisruh BPNT yang ada di Kabupaten Gorontalo ke Direktur Fakir Miskin Kemensos RI.

“Tadi kita diskusi panjang lebar bersama Direktur Fakir Miskin. Hasnandar tentang kondisi BPNT di Kabupaten Gorontalo maupun RDP kemarin. Kita melaporkan problem koordinasi yang kurang baik dari penyalur Tikor,” ungkap Syam. Dikatakan Syam, laporan ini mendapatkan reaksi dari Direktur. Beliau minta Dinas Sosial (Dinsos) untuk membuat laporan ke Kementerian terkait persoalan bank penyalur dan e-warung yang diduga bermasalah. Ataupun terkait TKSK yang selama ini tidak pernah dianggap oleh e-warung dan bank penyalur. Semua laporan yang disampaikan oleh Anggota DPRD akan ditindaklanjuti Kemensos dengan mengambil langkah tegas agar kisruh penyaluran BPNT yang terjadi saat ini akan agar berakhir. “Bahkan Direktur menyarankan jika permasalahan berkaitan dengan bank, Dinsos diminta menyurati OJK agar persoalan ini benar-benar terang benderang. Bahkan Direktur menegaskan bahwa ini program bukan bisnis, sehingga kalau bicara program tanggung jawabnya ke pemerintah, yakni Tikor,” kata Syam.

Aleg tiga periode ini menjelaskan, salah satu permasalahan yang ditemui Tikor dilapangan, adanya e-warung yang nakal bermain pada takaran. Olehnya kata Syam, pihak Kemensos meminta Tikor segera melaporkan  agar dilakukan tindakan tegas, kalau perlu kata direktur, e-warung dan bank penyalur bisa diganti kalau laporan pihak Tikor jelas.

“Kemensos menegaskan peran supplier dalam menyalurkan bahan sangat penting, dan ini adalah kebijakan Kementerian bukan hanya kebijakan Pemerintah kabupaten Gorontalo,” jelas politisi PPP ini.

Ditambahkannya, karena ini menyangkut pertanggung jawaban kualitas bahan guna mewujudkan 6 T. “Tentunya jika ada masalah kualitas, maka supplier ini yang bertanggung jawab, DPRD akan mengawal penuh Pemerintah Daerah dengan tujuan utama bagaimana KPM terlindungi, lagi-lagi KPM ini konsen utama DPRD,” pungkas aleg dari dapil batudaa cs ini.

COMMENTS