Selasa, 5 Februari 2019 16:52:54

Delapan Sektor Perlu Dibenahi

Dari Pengesahan Ranperda RPJMD Kabupaten Gorontalo 2016-2021

Setelah melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo tahun 2016-2021, panitia khusus (Pansus) RPJMD menyimpulkan 8 sektor yang menjadi perhatian untuk perlu pembenahan.

Ketua Pansus Husin Panigoro, SE.Ms.I mengatakan, terhadap berbagai masukan fraksi yang ada dalam keanggotaan Pansus yang berkembang dalam proses pembahasan perubahan RPJMD ini diantaranya adalah, penajaman terhadap kebijakan di bidang ketenagakerjaan, pencapain target dibidang pertanian, baik untuk peningkatan tingkat kesejahteraan petani serta strategi penanganan swasembada pangan, pengembangan SDM melalui perhatian khusus terhadap sektor pendidikan, khususnya basis pendidikan yang mengarah pada visi daerah untuk menjadikan Kabupaten Gorontalo sebagai pusat pengembangan pengetahuan, strategi pencapaian target penurunan angka kemiskinan, pertanian terpadu dan pengembangan infrastuktur, pengembangan sektor pariwisata, strategi pengembangan sektor UMKM, pengembangan sektor jasa, khususnya jasa transportasi termasuk upaya strategi dalam merealisasikan visi misi pemerintah Kabupaten Gorontalo, khususnya program yang menjadi prioritas. “Ini adalah yang berkembang dalam pembahasan pansus dari masing-masing fraksi,” jelas Husin.

Lanjut dikatakan Politisi Golkar itu, Pansus RPJMD memahami, yang sudah ditetapkan sebelumnya mengacu pada Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan, tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, oleh sebab itu dengan diterapkannya Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan pembangunan jangka panjang daerah dan RPJMD, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian.

“Dengan memperhatikan dokumen ranperda perubahan RPJMD ini, pansus menilai proses penyusunan telah dilakukan melalui 4 pendekatan, baik pendekatan teknokratik dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang melibatkan para pakar dan tenaga ahli yang sesuai dengan substansi yang dibutuhkan dalam RPJMD, pendekatan parsipatif dengan mengikutsertakan stakholder dalam forum konsultasi publik, pendekatan politik melalui penyusunan visi-misi pembangunan, pendekatan top dwon maupun bottom-up melalui inventarisir kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang harus diimplimentasikan oleh daerah dan diselaraskan dengan program prioritas Bupati serta inventarisir masukan dari rencana strategis (Renstra) OPD yang harus diakomodir dalam RPJMD. “Oleh sebab itu perubahan dan penyesuain RPJMD ini diharapkan bisa memberikan arah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan menjamin keterpaduan dan kesimbangunan pembangunan berkelanjutan sekaligus pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanankan perencanaan pembangunan daerah,” tandas Aleg dari Dapil Tibawa cs.

COMMENTS