Senin, 10 Februari 2020 15:32:53

Bantuan Petani Non Agunan Perlu Diperjuangkan

 Pemerintah Kabupaten Gorontalo di harapkan bisa sama seperti pemerintah di daerah Sumatera yang melakukan kerjasama dengan Kementrian Pertanian dan pihak perbankan dalam merespon apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, dalam hal ini bantuan untuk petani yang non agunan, hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Roman Nasaru saat melakukan kunjungan dan sharing informasi ke Kementrian Pertanian Republik Indonesia. “Pemerintah pusat melalui Kementrian Pertanian (Kementan) telah resmi melakukan penandatangan MoU bersama 3 (tiga) Bank Nasional, yakni Bank BRI, BNI, dan Bank Mandiri, kerjasama  pemerintah bersama pihak Bank ini di maksudkan untuk merespon berbagai keluhan dari para petani melalui program petani mandiri dengan pinjaman non anggunan,”ungkap Roman.

 Lanjut dikatakan program petani mandiri ini untuk sementara baru berjalan di pulau sumatera dan jawa, Gorontalo khususnya di Kabupaten Gorontalo belum. “Tentunya harus segera diambil kesempatan tersebut dan kami DPRD akan berusaha untuk memperjuangkan hal tersebut tentunya,” kata Roman. 

 Ia menyampaikan, dari penjelasan pihak Kementrian saat dilakukan kunjungan kerja pekan kemarin, syarat pinjaman untuk petani non anggunan kepada pihak Bank harus melalui surat Bupati. Dari penyampaian Kementan program pinjaman petani non anggunan itu yang menjamin adalah pemerintah daerah.

 Bupati menyurati pihak bank, isinya bahwa petani-petani terlampir dalam program tersebut dijamin oleh pemerintah. “Program ini juga memiliki asuransi, jika petani mengalami gagal panen, hanya saja tetap petani harus melalui verifikasi melalui Dinas Pertanian, syarat-syarat tentu mesti dipenuhi dulu,”jelasnya

 Politisi dari partai Nasdem ini mengungkapkan, rata-rata kendala pertani di daerah ini adalah kesulitan memperoleh bibit unggul dan bersubsidi, dan dari segi pembiayaan pun kadang sulit. “Petani mengeluh ini dan itu, disaat bercocok tanam mereka sangat tergantung pada para tengkulak atau rentenir yang memberikan mereka modal dengan bunga yang sangat tinggi. Untuk itu dibuatlah program ini dari pemerintah,”ucap Roman. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Gorontalo ini sangat berharap, program ini segera di respon oleh pemerintah daerah melalui komunikasi dengan pemerintah pusat. “Khusus Internal DPRD sebagai pimpinan sangat berharap di tindaklanjuti oleh Komisi I, dan  untuk pemerintah eksekutif di respon oleh Dinas Pertanian,: tandas Aleg dari Dapil Batudaa cs ini.

COMMENTS