Kamis, 29 November 2018 19:35:45

APBD 2019 WAJIB MILIKI 3T

Pembahasan Rancangan Pendapatan Belanja Daerah (RPABD) 2019 selain dapat mengakomodir juga di harapkan wajib memiliki 3T yakni  Terarah, Terukur dan Terstruktur sesuai dengan pemanfaatannya.

                Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Gorontalo Drs, Ali DJ. Polapa mengatakan, efesiensi program pemerintah yang layak guna, tepat sasaran dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan tentunya di tunjang dengan kualitas sesuai dengan target pengelolaannya serta pemanfaatan anggaran sekiranya dapat dipertimbangkan secara profesionalitas, khususnya di bidang peningkatan infrastruktur dalam hal ini jalan tani, pembuatan akses jalan penghubung antar desa, akses jalan sentral kecamatan, perbaikan jembatan penghubung antar desa. “ Yang penempatannya memprioritaskan skala kebutuhan daerah, dalam hal ini di Kecamatan Bilato, masih ada beberapa desa yang belum memiliki akses langsung akses langsung ke pusat pemerintah kecamatan, sehingga harus melewati kecamatan lain,” ungkap Ali.

                Lanjut dikatakan anggota legislatif  dua periode ini, atas nama fraksi PDIP tentunya memberikan apresiasi atas pengalokasian anggaran di tahun 2018 kemarin yang terlaksana dengan baik, terlihat pada arah dan kebijakan daerah yang telah terencanakan sebelumnya dapat terorganisir sebagaimana mestinya, akan tetapi kita ketahui bersama banyak hal pula yang belum terakomodir dan teranggarkan sebagaimana keluhan dan harapan berbagai masyarakat tingkat bawah. “Sehingga menurut fraksi kami, pemerintah daerah harus optimal lagi mendorong seluruh sektor pemerintahan daerah dan mengakomodir berbagai kebutuhan daerah yang diperuntukkan untuk rakyat Kabupaten Gorontalo,” tanda Ali. Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Sahmid Hemu, SE. MM menambahkan, dengan disetujuinya pembahasan RAPBD 2019 oleh tujuh fraksi, itu artinya pembahasan kedepannya antara Badan Anggaran (BANGGAR) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa lebih bersinergi dan tentunya mengakomodir apa yang menjadi aspirasi banggar. “Karena apa yang disampaikan Banggar adalah perwujudan aspirasi dari komisi-komisi yang tentunya semuanya adalah aspirasi dari tingkat bawah yang didapat saat turun lapangan atau reses selama ini, sehingga program yang diaspirasikan dan yang bersifat prorakyat wajib di akomodir untuk dianggarkan di APBD 2019 mendatang,” tandas Aleg dari Dapil Tibawa-Pulubala ini.

COMMENTS